Oktober 8, 2024

Hukum Pidana

Terlindungi: Kemampuan bertanggung jawab dalam Pasal 44 KUHPidana, apakah mutlak kewenangan hakim ? KUHP

Terlindungi: Kemampuan bertanggung jawab dalam Pasal 44 KUHPidana, apakah mutlak kewenangan hakim ?

Mei 9, 2024
Penghitungan kerugian Negara dapat dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Jaksa selaku penyidik hukum pidana

Penghitungan kerugian Negara dapat dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Jaksa selaku penyidik

Desember 28, 2023
Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal asalkan didukung dengan bukti dan pertimbangan hukum yang jelas hukum pidana

Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal asalkan didukung dengan bukti dan pertimbangan hukum yang jelas

Desember 28, 2023
Penyelesaian dalam perkara Pidana secara adat hukum pidana

Penyelesaian dalam perkara Pidana secara adat

Desember 28, 2023

SEMA

Batas Waktu Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan MA2

Batas Waktu Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan

Desember 29, 2023
Putusan Peninjauan Kembali tidak boleh melebihi pidana putusan semula pidana

Putusan Peninjauan Kembali tidak boleh melebihi pidana putusan semula

Desember 15, 2023
Perkara Tipiring tidak boleh diajukan Peninjauan Kembali hukum pidana

Perkara Tipiring tidak boleh diajukan Peninjauan Kembali

Desember 15, 2023
Jaksa / Penuntut Umum tidak diperbolehkan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana hukum pidana

Jaksa / Penuntut Umum tidak diperbolehkan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana

Desember 15, 2023

Putusan Mahkamah Konstitusi

Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait ” pemufakatan jahat ” dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 15 UU Tipikor MK

Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait ” pemufakatan jahat ” dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 15 UU Tipikor

Januari 1, 2024
Kata ” dapat ” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor MK

Kata ” dapat ” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor

Desember 25, 2023
Perbuatan melawan hukum dalam arti materiil menurut Mahkamah Konstitusi MK

Perbuatan melawan hukum dalam arti materiil menurut Mahkamah Konstitusi

Desember 25, 2023
Kasasi terhadap putusan bebas MK

Kasasi terhadap putusan bebas

Desember 23, 2023

Hukum Tata Usaha Negara

Ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya merupakan Lex Specialis dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku TUN

Ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya merupakan Lex Specialis dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Desember 17, 2023
Apabila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal, maka hakim tata usaha negara mengutamakan keadilan substantive TUN

Apabila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal, maka hakim tata usaha negara mengutamakan keadilan substantive

Desember 17, 2023
Perbaikan terhadap keputusan tata usaha negara yang keliru, tidak boleh merugikan kepentingan pihak lain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah dan itikad baik TUN

Perbaikan terhadap keputusan tata usaha negara yang keliru, tidak boleh merugikan kepentingan pihak lain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah dan itikad baik

Desember 17, 2023
Pembakuan Amar Putusan Terkait dengan KTUN / Tindakan Faktual yang Dinyatakan Tidak Sah TUN

Pembakuan Amar Putusan Terkait dengan KTUN / Tindakan Faktual yang Dinyatakan Tidak Sah

Desember 8, 2023
Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait ” pemufakatan jahat ” dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 15 UU Tipikor MK

Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait ” pemufakatan jahat ” dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 15 UU Tipikor

jaksaindonesia Januari 1, 2024
Putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016, 7 September 2016 Pengujian Materiil terhadap frasa “pemufakatan jahat“ dan frasa “tindak pidana...
Read More Read more about Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait ” pemufakatan jahat ” dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 15 UU Tipikor
Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal asalkan didukung dengan bukti dan pertimbangan hukum yang jelas hukum pidana

Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal asalkan didukung dengan bukti dan pertimbangan hukum yang jelas

jaksaindonesia Desember 28, 2023
Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh...
Read More Read more about Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal asalkan didukung dengan bukti dan pertimbangan hukum yang jelas
Upaya hukum peninjauan kembali oleh penasehat hukum terdakwa dan ahli waris terdakwa dalam perkara pidana hukum pidana

Upaya hukum peninjauan kembali oleh penasehat hukum terdakwa dan ahli waris terdakwa dalam perkara pidana

jaksaindonesia Desember 28, 2023
Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh...
Read More Read more about Upaya hukum peninjauan kembali oleh penasehat hukum terdakwa dan ahli waris terdakwa dalam perkara pidana
Sepanjang ketentuan Undang – Undang sudah jelas dan tegas, maka ketentuan Undang – Undang yang harus diterapkan hukum pidana

Sepanjang ketentuan Undang – Undang sudah jelas dan tegas, maka ketentuan Undang – Undang yang harus diterapkan

jaksaindonesia Desember 27, 2023
Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh...
Read More Read more about Sepanjang ketentuan Undang – Undang sudah jelas dan tegas, maka ketentuan Undang – Undang yang harus diterapkan

You may have missed

Terlindungi: Kemampuan bertanggung jawab dalam Pasal 44 KUHPidana, apakah mutlak kewenangan hakim ? KUHP

Terlindungi: Kemampuan bertanggung jawab dalam Pasal 44 KUHPidana, apakah mutlak kewenangan hakim ?

Mei 9, 2024
Rumusan Pasal – Pasal Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru ( Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023) KUHP

Rumusan Pasal – Pasal Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru ( Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Januari 3, 2024
Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait ” pemufakatan jahat ” dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 15 UU Tipikor MK

Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait ” pemufakatan jahat ” dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 15 UU Tipikor

Januari 1, 2024
Batas Waktu Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan MA2

Batas Waktu Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan

Desember 29, 2023