Januari 24, 2025

Hukum Pidana

KUHP

Terlindungi: Kemampuan bertanggung jawab dalam Pasal 44 KUHPidana, apakah mutlak kewenangan hakim ?

jaksaindonesia Mei 9, 2024
hukum pidana

Penghitungan kerugian Negara dapat dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Jaksa selaku penyidik

jaksaindonesia Desember 28, 2023
hukum pidana

Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal asalkan didukung dengan bukti dan pertimbangan hukum yang jelas

jaksaindonesia Desember 28, 2023
hukum pidana

Penyelesaian dalam perkara Pidana secara adat

jaksaindonesia Desember 28, 2023

SEMA

Persidangan PK Perkara Anak yang diajukan oleh Terpidana Anak yang telah Berusia diatas 21 Tahun MA2

Persidangan PK Perkara Anak yang diajukan oleh Terpidana Anak yang telah Berusia diatas 21 Tahun

Desember 30, 2024
Perubahan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 MA2

Perubahan SEMA Nomor 4 Tahun 2016

Desember 30, 2024
Setelah Uang Pengganti Terpenuhi, Terdapat Kelebihan dari Hasil Sita, Dapat Dirampas untuk Negara MA2

Setelah Uang Pengganti Terpenuhi, Terdapat Kelebihan dari Hasil Sita, Dapat Dirampas untuk Negara

Desember 29, 2024
Upaya Hukum Terakhir atas Perkara Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilu adalah Banding MA2

Upaya Hukum Terakhir atas Perkara Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilu adalah Banding

Desember 29, 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi

Daluwarsa Tindak Pidana Pemalsuan dan Perusakan Mata Uang menurut Mahkamah Konstitusi MK

Daluwarsa Tindak Pidana Pemalsuan dan Perusakan Mata Uang menurut Mahkamah Konstitusi

Desember 30, 2024
Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait ” pemufakatan jahat ” dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 15 UU Tipikor MK

Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait ” pemufakatan jahat ” dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 15 UU Tipikor

Januari 1, 2024
Kata ” dapat ” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor MK

Kata ” dapat ” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor

Desember 25, 2023
Perbuatan melawan hukum dalam arti materiil menurut Mahkamah Konstitusi MK

Perbuatan melawan hukum dalam arti materiil menurut Mahkamah Konstitusi

Desember 25, 2023

Hukum Tata Usaha Negara

Ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya merupakan Lex Specialis dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku TUN

Ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya merupakan Lex Specialis dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Desember 17, 2023
Apabila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal, maka hakim tata usaha negara mengutamakan keadilan substantive TUN

Apabila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal, maka hakim tata usaha negara mengutamakan keadilan substantive

Desember 17, 2023
Perbaikan terhadap keputusan tata usaha negara yang keliru, tidak boleh merugikan kepentingan pihak lain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah dan itikad baik TUN

Perbaikan terhadap keputusan tata usaha negara yang keliru, tidak boleh merugikan kepentingan pihak lain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah dan itikad baik

Desember 17, 2023
Pembakuan Amar Putusan Terkait dengan KTUN / Tindakan Faktual yang Dinyatakan Tidak Sah TUN

Pembakuan Amar Putusan Terkait dengan KTUN / Tindakan Faktual yang Dinyatakan Tidak Sah

Desember 8, 2023
Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait ” pemufakatan jahat ” dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 15 UU Tipikor MK

Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait ” pemufakatan jahat ” dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 15 UU Tipikor

jaksaindonesia Januari 1, 2024
Putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016, 7 September 2016 Pengujian Materiil terhadap frasa “pemufakatan jahat“ dan frasa “tindak pidana...
Read More Read more about Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait ” pemufakatan jahat ” dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 15 UU Tipikor

You may have missed

MK

Daluwarsa Tindak Pidana Pemalsuan dan Perusakan Mata Uang menurut Mahkamah Konstitusi

jaksaindonesia Desember 30, 2024
MA2

Persidangan PK Perkara Anak yang diajukan oleh Terpidana Anak yang telah Berusia diatas 21 Tahun

jaksaindonesia Desember 30, 2024
MA2

Perubahan SEMA Nomor 4 Tahun 2016

jaksaindonesia Desember 30, 2024
MA2

Setelah Uang Pengganti Terpenuhi, Terdapat Kelebihan dari Hasil Sita, Dapat Dirampas untuk Negara

jaksaindonesia Desember 29, 2024