Oktober 8, 2024

Hukum Pidana

Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal asalkan didukung dengan bukti dan pertimbangan hukum yang jelas hukum pidana

Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal asalkan didukung dengan bukti dan pertimbangan hukum yang jelas

jaksaindonesia Desember 28, 2023
Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh...
Read More Read more about Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal asalkan didukung dengan bukti dan pertimbangan hukum yang jelas
Upaya hukum peninjauan kembali oleh penasehat hukum terdakwa dan ahli waris terdakwa dalam perkara pidana hukum pidana

Upaya hukum peninjauan kembali oleh penasehat hukum terdakwa dan ahli waris terdakwa dalam perkara pidana

jaksaindonesia Desember 28, 2023
Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh...
Read More Read more about Upaya hukum peninjauan kembali oleh penasehat hukum terdakwa dan ahli waris terdakwa dalam perkara pidana
Sepanjang ketentuan Undang – Undang sudah jelas dan tegas, maka ketentuan Undang – Undang yang harus diterapkan hukum pidana

Sepanjang ketentuan Undang – Undang sudah jelas dan tegas, maka ketentuan Undang – Undang yang harus diterapkan

jaksaindonesia Desember 27, 2023
Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh...
Read More Read more about Sepanjang ketentuan Undang – Undang sudah jelas dan tegas, maka ketentuan Undang – Undang yang harus diterapkan
Upaya menggiring anggaran agar  proyek pembangunan  dan  nilai anggarannya sesuai dengan permintaan hingga mendapat sejumlah uang merupakan tindak pidana korupsi hukum pidana

Upaya menggiring anggaran agar  proyek pembangunan  dan  nilai anggarannya sesuai dengan permintaan hingga mendapat sejumlah uang merupakan tindak pidana korupsi

jaksaindonesia Desember 21, 2023
Yurisprudensi Tahun 2014 (Putusan Kasasi 1616 K/Pid.Sus/2013, 20  November 2013) Kaidah Hukum : Bahwa  perbuatan  Terdakwa  yang ...
Read More Read more about Upaya menggiring anggaran agar  proyek pembangunan  dan  nilai anggarannya sesuai dengan permintaan hingga mendapat sejumlah uang merupakan tindak pidana korupsi
Menempatkan  dana kas daerah  di  suatu  bank  yang tidak termasuk bank umum merupakan perbuatan melawan hukum hukum pidana

Menempatkan  dana kas daerah  di  suatu  bank  yang tidak termasuk bank umum merupakan perbuatan melawan hukum

jaksaindonesia Desember 20, 2023
Yurisprudensi Tahun 2014 (Putusan Kasasi 253  K/Pid.Sus/2012, 19 Maret  2012) Kaidah Hukum : Secara  melawan  hukum  Terdakwa ...
Read More Read more about Menempatkan  dana kas daerah  di  suatu  bank  yang tidak termasuk bank umum merupakan perbuatan melawan hukum
Pembayaran proyek sebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhi unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang hukum pidana

Pembayaran proyek sebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhi unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang

jaksaindonesia Desember 17, 2023
Yurisprudensi 1/Yur/Kor/2018 Pembayaran proyek sebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhi unsur melawan hukum...
Read More Read more about Pembayaran proyek sebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhi unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang

You may have missed

Terlindungi: Kemampuan bertanggung jawab dalam Pasal 44 KUHPidana, apakah mutlak kewenangan hakim ? KUHP

Terlindungi: Kemampuan bertanggung jawab dalam Pasal 44 KUHPidana, apakah mutlak kewenangan hakim ?

Mei 9, 2024
Rumusan Pasal – Pasal Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru ( Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023) KUHP

Rumusan Pasal – Pasal Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru ( Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Januari 3, 2024
Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait ” pemufakatan jahat ” dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 15 UU Tipikor MK

Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait ” pemufakatan jahat ” dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 15 UU Tipikor

Januari 1, 2024
Batas Waktu Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan MA2

Batas Waktu Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan

Desember 29, 2023