Perbaikan terhadap keputusan tata usaha negara yang keliru, tidak boleh merugikan kepentingan pihak lain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah dan itikad baik

Yurisprudensi 1/Yur/TUN/2018

Perbaikan terhadap keputusan tata usaha negara yang keliru oleh pejabat tata usaha negara sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tersebut, tidak boleh merugikan kepentingan pihak lain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah dan itikad baik

Pengantar

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, termasuk di dalamnya menerbitkan keputusan, wajib untuk menyesuaikan dengan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Melalui  salah satu mekanisme peradilan, apabila terdapat keputusan yang keliru yang dikeluarkan, keputusan tersebut dapat dibatalkan atau dicabut. Namun apakah perubahan keputusan tata usaha negara (KTUN) tersebut dibenarkan jika itu dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang berkepentingan dan telah memperoleh keputusan tersebut dengan cara yang sah Apakah pihak yang berkepentingan atau memiliki hak yang diperoleh dengan cara yang sah bisa mendapatkan perlindungan hukum?

Pendapat Mahkamah Agung

Berkaitan dengan perlindungan hukum tersebut, Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa  pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara dengan cara yang sah dan itikad baik, misalnya melalui prosedur yang tepat atau terdapat putusan pengadilan perdata atau TUN yang telah berkekuatan tetap, maka pihak tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi ketika pejabat yang berwenang memperbaiki Keputusan. Pendapat MA tersebut tertuang dalam putusan No. 421 K/ TUN/2016 (Ny. Margaretha Tjandra, Dr Hasan Anoez vs Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Peter David). Dalam putusan itu, Mahkamah Agung berpendapat :

….In casu Penggugat dan Penggugat II Intervensi mendapatkan hak atas tanah  dan  Sertifikat  Hak  Milik  yang  dicabut  oleh  Keputusan  Tata  Usaha Negara  Objek  Sengketa  adalah  melalui  cara-cara  yang  sah  berdasarkan hukum, yaitu melalui proses perkara perdata dan perkara Tata Usaha Negara yang sangat panjang, sebagai berikut :
1.  Nomor  46/G.TUN/1995/PTUN.Uj.Pdg.  Juncto  Nomor  164  K/TUN/2012 Juncto Nomor 155 PK/TUN/2013;
2.  Nomor 08/G/TUN/1998/PTUN.Uj.Pdg. Juncto Nomor 42/BDG.TUN/1998/ PT.TUN.Uj.Pdg.  Juncto  Nomor  112  K/TUN/1999  Juncto  Nomor  38  PK/ TUN/2002;
3.  Nomor  31/PDT.G/1996/PN.Uj.Pdg.  Juncto  Nomor  157/PDT/1997/PT.Uj. Pdg. Juncto Nomor 686 K/Pdt/1998 Juncto Nomor 87 PK/PDT/2012;
4.  Nomor  09/G/TUN/2011/PTUN.Mks.  Juncto  Nomor  103/B.TUN/  2011/ PT.TUN.Mks

Kemudian  dilanjutkan  dengan  peralihan  hak  di  hadapan  Notaris/PPAT Mardiana  Kadir,  S.H.  dengan  Akta  Jual  Beli  Nomor  04/2013,  tanggal  18 Januari 2013;

Bahwa dari segi hukum Penggugat dan Penggugat II Intervensi mendapatkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatalkan tersebut adalah dengan cara yang sah dan itikad baik, oleh sebab itu harus mendapat perlindungan hukum;

Bahwa  kalaupun  benar  terjadi  kesalahan  dalam  penerbitan  Surat Keputusan  yang  dibatalkan  oleh  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  tersebut, sesungguhnya adalah atas kesalahan Tergugat I dan Tergugat II itu sendiri. Sehingga  jika  akan  dilakukan  perbaikan-perbaikan  tidak  boleh  membebani/ merugikan kepentingan Penggugat dan Penggugat II Intervensi.

Pendapat tersebut diikuti pada tahun 2017 melalui putusan No.74 K/TUN/2017 (Mudjiddin Maasim Bin H. Maasim vs Kepala Kantor BPN Kabupaten Bengkulu Selatan, Bowo Laksono).

Bahwa secara administratif Sertipikat Hak atas tanah merupakan Keputusan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan sekaligus sebagai bukti hak atas tanah. Sebagai Keputusan Administrasi,  Sertipikat  Tersebut  harus  mendukung  hak  atas  tanah  yang bersangkutan. Oleh karena itu ketika terhadap suatu sengketa atas tanah telah ditetapkan haknya, maka hal-hal yang bersifat formal harus tunduk pada hak yang telah ditetapkan;

Bahwa  dalam  sengketa  a  quo  tanah  yang  disengketakan  oleh  para  pihak telah ditetapkan haknya berdasarkan Putusan Pengadilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat ditetapkan sebagai Pemilik tanah objek sengketa, yang diperoleh melalui peralihan hak waris dari Ayah kandungnya;

Bahwa  perbedaan  Nomor  Sertipikat  dalam  sengketa  Tata  Usaha  Negara  di satu sisi dan dalam perkara perdata di sisi lain, karena adanya balik nama sedangkan bidang tanah dimaksud adalah sama.

Pendapat tersebut ditegaskan kembali melalui putusan No.269 K/TUN/2018 (PT. Adindo Hutani Lestari, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN vs PT. Nunukan Jaya Lestari) mengenai tumpang tindih izin. Pertimbangannya sebagai berikut :

Bahwa  prinsip  dasar  hukum  administrasi  negara  menyatakan  bahwa perubahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus dapat menjamin tidak menjadi beban kerugian pemegang Keputusan Tata Usaha Negara yang akan dibatalkan;

Bahwa In Casu tanah yang diatasnya sudah diterbitkan Izin hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri oleh Menteri Kehutanan kepada PT Adindo Hutan Lestari  seluas  ±    109.947  (seratus  sembilan  ribu  sembilan  ratus  empat puluh tujuh) hektar, kemudian berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Paparan Kasus  Nomor  38/BAPPK/D.VII/2015  dan  Surat  Direktur  PT  Adindo Hutani Lestari Nomor 013/AHL/V/2012, tanggal 7 Mei 2012, diketahui telah terjadi tumpang tindih (overlapping) areal seluas ± 3.500 (tiga ribu lima ratus) hektar dengan Keputusan Tata Usaha Negera Sertifikat HGU No 1/Nunukan Barat  tertanggal  13  Mei  2003  atas  nama  PT  Nunukan  Jaya  Lestari  seluas 19.974,130  Ha.  Keadaan  ini  dibenarkan  oleh  kedua  pihak,  baik  PT Adindo Hutani Lestari maupun oleh PT Nunukan Jaya Lestari, sebagaimana termuat pada petitum Pemohon Kasasi III;

Bahwa  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  BPN  telah  mengeluarkan keputusan  TUN  berupa  Surat  Keputusan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/ Kepala  BPN  Nomor  1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016  tertanggal  25  Juli  2016 tentang  Pembatalan  Hak  Guna  Usaha  Nomor  01/Nunukan  Barat tertanggal  13  Mei  2003  atas  nama  PT  Nunukan  Jaya  Lestari  seluas 19.974,130  Ha  terletak  di  Desa  Nunukan  Barat,  Kecamatan  Nunukan, Kabupaten  Nunukan,  Provinsi  Kalimantan  Utara  (d/h  Kalimantan  Timur) ternyata  secara  substantif  terdapat  cacat  hukum  administratif,  karena faktanya areal yang tumpang tindih antara PT Adindo Hutani Lestari dengan PT  Nunukan  Jaya  Lestari,  seluas  3.500  Ha  oleh  karena  itu  objek  sengketa harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya objek sengketa a quo, selanjutnya mewajibkan  kepada  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  BPN  untuk menerbitkan  SK  Pembatalan  Sertifikat  HGU  Nomor  1/Nunukan  Barat tertanggal  13  Mei  2003  atas  nama  PT  Nunukan  Jaya  Lestari  areal  seluas 3.500  Ha  yang  tumpang  tindih  dengan  areal  Izin  usaha  Pemanfaatan  Hasil Hutan  Kayu-Hutan  Tanaman  Industri  atas  nama  PT  Adindo  Hutani  Lestari dan sekaligus menerbitkan SK Pemberian HGU seluas 16.474,130 Ha kepada PT Nunukan  Jaya Lestari.

Yurisprudensi  Tetap

Pandangan MA yang memberikan  perlindungan hukum bagi pihak yang memperoleh Keputusan dengan cara yang sah telah konsisten dengan permasalahan serupa sejak tahun 2016

Berikut putusan terkait : 421 K/TUN/2016, 74 K/TUN/2017, 269 K/TUN/2018

Rumah Adhyaksa

Download = Kumpulan Yurisprudensi Tahun 2018