Hukum Tata Usaha Negara

Ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya merupakan Lex Specialis dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

• Hukum Tata Usaha Negara

Ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya merupakan Lex Specialis dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

jaksaindonesia Desember 17, 2023

Yurisprudensi 3/Yur/TUN/2018 Ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya merupakan Lex Specialis dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku...

Read More Read more about Ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya merupakan Lex Specialis dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Apabila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal, maka hakim tata usaha negara mengutamakan keadilan substantive

• Hukum Tata Usaha Negara

Apabila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal, maka hakim tata usaha negara mengutamakan keadilan substantive

jaksaindonesia Desember 17, 2023

Yurisprudensi 2/Yur/TUN/2018 Dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang telah jelas melalui putusan pengadilan perdata, pengadilan...

Read More Read more about Apabila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal, maka hakim tata usaha negara mengutamakan keadilan substantive

Perbaikan terhadap keputusan tata usaha negara yang keliru, tidak boleh merugikan kepentingan pihak lain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah dan itikad baik

• Hukum Tata Usaha Negara

Perbaikan terhadap keputusan tata usaha negara yang keliru, tidak boleh merugikan kepentingan pihak lain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah dan itikad baik

jaksaindonesia Desember 17, 2023

Yurisprudensi 1/Yur/TUN/2018 Perbaikan terhadap keputusan tata usaha negara yang keliru oleh pejabat tata usaha negara sebagai akibat...

Read More Read more about Perbaikan terhadap keputusan tata usaha negara yang keliru, tidak boleh merugikan kepentingan pihak lain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah dan itikad baik

Pembakuan Amar Putusan Terkait dengan KTUN / Tindakan Faktual yang Dinyatakan Tidak Sah

• Hukum Tata Usaha Negara

Pembakuan Amar Putusan Terkait dengan KTUN / Tindakan Faktual yang Dinyatakan Tidak Sah

jaksaindonesia Desember 8, 2023

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Pembakuan Amar Putusan terkait dengan KTUN / Tindakan Faktual yang diterbitkan atau...

Read More Read more about Pembakuan Amar Putusan Terkait dengan KTUN / Tindakan Faktual yang Dinyatakan Tidak Sah

Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah

• Hukum Tata Usaha Negara

Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah

jaksaindonesia Desember 8, 2023

SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli...

Read More Read more about Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah

Perselisihan Hubungan Industrial

• Hukum Tata Usaha Negara

Perselisihan Hubungan Industrial

jaksaindonesia Desember 8, 2023

Perselisihan Hubungan Industrial SEMA Nomor 1 Tahun 2022Pekerja / buruh yang diangkat menjadi Direksi dalam perusahaan yang...

Read More Read more about Perselisihan Hubungan Industrial

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

• Hukum Tata Usaha Negara

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

jaksaindonesia Desember 8, 2023

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang SEMA Nomor 1 Tahun 20221) Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan...

Read More Read more about Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Apabila pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama berwenang, maka putusan selanya memerintahkan pengadilan tingkat pertama melakukan pemeriksaan pokok perkara

• Hukum Tata Usaha Negara

Apabila pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama berwenang, maka putusan selanya memerintahkan pengadilan tingkat pertama melakukan pemeriksaan pokok perkara

jaksaindonesia Desember 8, 2023

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Perdata UmumTerhadap permohonan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan tidak...

Read More Read more about Apabila pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama berwenang, maka putusan selanya memerintahkan pengadilan tingkat pertama melakukan pemeriksaan pokok perkara

Petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur

• Hukum Tata Usaha Negara

Petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur

jaksaindonesia Desember 8, 2023

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Perdata Umuma. Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan...

Read More Read more about Petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur

Keberatan atas substansi pertimbangan Putusan MA dalam sengketa pajak, hanya dapat dilakukan dengan pengajuan upaya hukum luar biasa

• Hukum Tata Usaha Negara

Keberatan atas substansi pertimbangan Putusan MA dalam sengketa pajak, hanya dapat dilakukan dengan pengajuan upaya hukum luar biasa

jaksaindonesia Desember 8, 2023

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Perbaikan Putusan Sengketa Pajak.Keberatan para pihak terhadap substansi pertimbangan Putusan Mahkamah Agung...

Read More Read more about Keberatan atas substansi pertimbangan Putusan MA dalam sengketa pajak, hanya dapat dilakukan dengan pengajuan upaya hukum luar biasa