Oktober 3, 2024

kerugian negara

Pembayaran proyek sebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhi unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang hukum pidana

Pembayaran proyek sebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhi unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang

jaksaindonesia Desember 17, 2023
Yurisprudensi 1/Yur/Kor/2018 Pembayaran proyek sebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhi unsur melawan hukum...
Read More Read more about Pembayaran proyek sebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhi unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang
Kerugian Negara sedikit, sanksi pidana tetap diterapkan secara normatif, tidak boleh disimpangi dengan alasan keadilan hukum pidana

Kerugian Negara sedikit, sanksi pidana tetap diterapkan secara normatif, tidak boleh disimpangi dengan alasan keadilan

jaksaindonesia Desember 14, 2023
SEMA Nomor 5 Tahun 2014 Tindak Pidana Korupsi (Pasal 3)Kerugian Negara meskipun jumlahnya sedikit, sanksi pidana tetap...
Read More Read more about Kerugian Negara sedikit, sanksi pidana tetap diterapkan secara normatif, tidak boleh disimpangi dengan alasan keadilan
Rumusan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 terkait instansi yang berwenang menyatakan adanya kerugian negara, tidak selamanya mengikat hakim pidana

Rumusan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 terkait instansi yang berwenang menyatakan adanya kerugian negara, tidak selamanya mengikat hakim

jaksaindonesia Desember 13, 2023
SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa...
Read More Read more about Rumusan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 terkait instansi yang berwenang menyatakan adanya kerugian negara, tidak selamanya mengikat hakim
Pengembalian kerugian Negara atas rekomendasi BPK / BPKP / Inspektorat hanya berlaku bagi Penyelenggara Pemerintahan pidana

Pengembalian kerugian Negara atas rekomendasi BPK / BPKP / Inspektorat hanya berlaku bagi Penyelenggara Pemerintahan

jaksaindonesia Desember 13, 2023
SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Pengembalian kerugian Negara atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan / Badan Pengawasan Keuangan...
Read More Read more about Pengembalian kerugian Negara atas rekomendasi BPK / BPKP / Inspektorat hanya berlaku bagi Penyelenggara Pemerintahan
Kerugian pada anak perusahaan BUMN / BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN, bukan termasuk kerugian keuangan Negara pidana khusus

Kerugian pada anak perusahaan BUMN / BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN, bukan termasuk kerugian keuangan Negara

jaksaindonesia Desember 8, 2023
SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN / BUMD yang modalnya bukan...
Read More Read more about Kerugian pada anak perusahaan BUMN / BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN, bukan termasuk kerugian keuangan Negara
Status kekayaan negara yang dipisahkan terkait penyertaan modal dalam BUMN, Utang – Piutang BUMN merupakan Utang – Piutang Negara pidana khusus

Status kekayaan negara yang dipisahkan terkait penyertaan modal dalam BUMN, Utang – Piutang BUMN merupakan Utang – Piutang Negara

jaksaindonesia Desember 6, 2023
PERMASALAHAN : Bagaimana status “kekayaan negara yang dipisahkan”? Seandainya dijadikan penyertaan modal dalam BUMN apakah UTANG- PIUTANG...
Read More Read more about Status kekayaan negara yang dipisahkan terkait penyertaan modal dalam BUMN, Utang – Piutang BUMN merupakan Utang – Piutang Negara

You may have missed

Terlindungi: Kemampuan bertanggung jawab dalam Pasal 44 KUHPidana, apakah mutlak kewenangan hakim ? KUHP

Terlindungi: Kemampuan bertanggung jawab dalam Pasal 44 KUHPidana, apakah mutlak kewenangan hakim ?

Mei 9, 2024
Rumusan Pasal – Pasal Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru ( Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023) KUHP

Rumusan Pasal – Pasal Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru ( Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Januari 3, 2024
Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait ” pemufakatan jahat ” dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 15 UU Tipikor MK

Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait ” pemufakatan jahat ” dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 15 UU Tipikor

Januari 1, 2024
Batas Waktu Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan MA2

Batas Waktu Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan

Desember 29, 2023