Peradilan Umum tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan yang timbul dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

Yurisprudensi Tahun 2011 (Putusan Kasasi Nomor 1222 K/Pdt/2010 tanggal 18 November 2010)

Peradilan Umum tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan yang timbul dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

Posisi Kasus

Bahwa  para  Penggugat  adalah  pengurus  cabang  PWI  Propinsi  Papua  Barat  masa  bakti 2006 – 2010, yang telah disahkan kepengurusannya oleh Pengurus Pusat PWI; 

Bahwa  Pengurus  Pusat  PWI  telah  menerbitkan  surat  kepada  Pengurus  cabang  PWI Propinsi  Papua  Baratuntuk  mengadakan  konperensi  Cabang  Luar  Biasa,  oleh  karena Ketua  Cabang  PWI  Papua  Barat  telah  diangkat  sebagai  Kepala  Humas  PEMDA  Propinsi Papua Barat, dengan alasan tidak patut sebagai Pejabat Negara / Pemerintah, merangkap sebagai Ketua PWI;

Bahwa  hasil  rapat  Pleno  Pengurus  dan  Dewan  Kehormatan  PWI  cabang  Papua  Barat, telah menolak surat Pengurus Pusat PWI tersebut;

Bahwa  selanjutnya  Pengurus  Pusat  PWI  menerbitkan  surat  keputusan  tentang pemberhentian  Ketua  cabang  PWI  Papua  Barat  dan  membekukan  sementara  Pengurus cabang PWI Papua Barat, dengan menunjuk caretaker Pengurus PWI cabang Papua Barat;

Bahwa  dengan  adanya  surat  keputusan  Pengurus  Pusat  PWI  tersebut,  maka  diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manokwari dan sebagai Tergugat  I adalah Pengurus Pusat PWI ;

Bahwa  terhadap  gugatan  tersebut,  Pengadilan  Negeri  Manokwari  telah  memutuskan dalam  perkara  No.  08/Pdt.G/2008/PN.Mkw.  tanggal  14  November  2008,  yang  pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

  Bahwa  dalam  tingkat  banding,  Pengadilan  Tinggi  Jayapura  dalam  perkara  No. 25/Pdt/2009/PT.Jpr.  tanggal  11  Desember  2009  telah  memperbaiki  putusan  Pengadilan Negeri  Manokwari,  yang  pada  pokoknya  juga  mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk sebagian;

  Bahwa dalam kasasi di Mahkamah Agung, dalam perkara No. 1222 K/Pdt/2010 tanggal 18 November  2010  telah  diputuskan  dengan  mengabulkan  permohonan  kasasi  dari  para Pemohon  kasasi  dan  membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Jayapura,  putusan  No. 25/Pdt/2009/PT.Jpr.  tanggal  11  Desember  2009  yang  memperbaiki  putusan  Pengadilan Negeri Manokwari No. 08/Pdt/2009/PT.Jpr. tanggal 14 November 2008, dan selanjutnya mengadili sendiri, dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Pertimbangan Mahkamah Agung

Mahkamah  Agung  setelah  memeriksa  perkara  ini  dalam  pertimbangannya  memberikan pendapat bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.  Bahwa  para  penggugat  adalah  Pengurus  Cabang  PWI  Propinsi  Papua  Barat  masa  bakti tahun  2006  sampai  dengan  tahun  2010,  berdasarkan  SK.  PWI  pusat  No. 456/PP.PWI/2006 tanggal 19 Oktober 2006, mengajukan gugatan terhadap : Pengurus Pusat PWI, Usman Taufiq, sekretaris DKD PWI cabang Papua Barat, Angleng Murcana

2.  Bahwa  Penggugat  mendalilkan  Tergugat  telah  melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum, karena sudah  menerbitkan  surat tanggal 01 November 2007 No. 2285/PWI-P/LXI/2007 perihal  Konpercablub,  yang  menurut  Tergugat,  Konpercablub  tidak  sesuai  dengan mekanisme organisasi, seperti surat Tergugat No. 84/PWI.cab.PB/33/XI/2007 tanggal 05 November 2007 dan menerbitkan surat keputusan No. 576/PP-PWI/2008 tanggal 9 Mei 2008, yang memutuskan : Memberhentikan Markus Simatauw, SH. dari jabatan Ketua PWI cabang Papua Barat; Membekukan  sementara  Pengurus  PWI  cabang  Papua  Barat,  masa  bakti  2006  – 2010; Menunjuk caretaker Pengurus PWI cabang Papua Barat; Memerintahkan Konpercablub PWI cabang Papua Barat;

3.  Bahwa  terhadap  perselisihan  Pengurus  cabang  PWI  Papua  Barat  dengan Pengurus  Pusat PWI seperti terurai dalam surat-surat diatas, tidak dapat dinilai sebagai perbuatan seperti dimaksud  Pasal  1365  KUH.  Perdata,  karena  dalam  tubuh  organisasi  PWI  diatur  oleh Anggaran  Dasar  /  Anggaran  Rumah  Tangga  dan  Kode  Etik  Jurnalistik,  serta dipertanggungjawabkan dalam kongres;

4.  Bahwa  oleh  karena  itu  perselisihan  dalam  tubuh  organisasi  PWI  haruslah  diselesaikan oleh  mekanisme  PWI  dan  tidak  termasuk  dalam  wewenang  Peradilan  Umum,  sehingga gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Catatan

Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat diangkat kaidah hukum sebagai berikut : Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa  apabila  terjadi  kemelut  ditubuh  PWI  oleh karena  penyelesaiannya  sudah  diatur  dalam  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah Tangga (AD dan ART) dan Kode Etik Jurnalistik, serta dipertanggungjawabkan dalam kongres,  maka  kemelut  tersebut  tidaklah  dapat  dinilai  sebagai  perbuatan  melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH.Perdata;

Putusan terkait :

Pengadilan Negeri Manokwari No. 08/Pdt.G/2008/PN.Mkw. tanggal 14 November 2008.
Pengadilan Tinggi Jayapura No. 25/Pdt/2009/PT.Jpr. tanggal 11 Desember 2009.
Mahkamah Agung RI No. 1222 K/Pdt/2010 tanggal 18 November 2010.

Rumah Adhyaksa

Download = (1) Yurisprudensi Tahun 2011 ; (2) Putusan Kasasi Nomor 1222 K/Pdt/2010