melawan hukum Arsip - Dokumentasi Digital Jaksa Indonesia (DODJI)

Menempatkan dana kas daerah di suatu bank yang tidak termasuk bank umum merupakan perbuatan melawan hukum

Menempatkan dana kas daerah di suatu bank yang tidak termasuk bank umum merupakan perbuatan melawan hukum

jaksaindonesia Desember 20, 2023

Yurisprudensi Tahun 2014 (Putusan Kasasi 253 K/Pid.Sus/2012, 19 Maret 2012) Kaidah Hukum : Secara melawan hukum Terdakwa ...

Pembayaran proyek sebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhi unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang

jaksaindonesia Desember 17, 2023

Yurisprudensi 1/Yur/Kor/2018 Pembayaran proyek sebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhi unsur melawan hukum...

Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum

Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum

jaksaindonesia Desember 16, 2023

Yurisprudensi 4/Yur/Pdt/2018 Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum Pengantar Dalam praktik, sering dijumpai perkara...

Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah

jaksaindonesia Desember 8, 2023

SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan iktikad baik, terus menerus,...

S	S	R	K	J	S	M
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31

SIPUSJAKIN

melawan hukum

Menempatkan dana kas daerah di suatu bank yang tidak termasuk bank umum merupakan perbuatan melawan hukum

Pembayaran proyek sebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhi unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang

Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum

Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah

You may have missed

Terlindungi: Kemampuan bertanggung jawab dalam Pasal 44 KUHPidana, apakah mutlak kewenangan hakim ?

Rumusan Pasal – Pasal Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru ( Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait ” pemufakatan jahat ” dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 15 UU Tipikor

Batas Waktu Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan