Oktober 3, 2024

dirampas untuk negara

Hasil lelang barang bukti dari eksploitasi sumber daya alam yang statusnya dirampas untuk negara, harus ditentukan untuk dikembalikan kepada kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah pidana khusus

Hasil lelang barang bukti dari eksploitasi sumber daya alam yang statusnya dirampas untuk negara, harus ditentukan untuk dikembalikan kepada kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah

jaksaindonesia Desember 7, 2023
SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Hasil lelang barang bukti dari eksploitasi sumber daya alam dalam tindak pidana...
Read More Read more about Hasil lelang barang bukti dari eksploitasi sumber daya alam yang statusnya dirampas untuk negara, harus ditentukan untuk dikembalikan kepada kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah

You may have missed

Terlindungi: Kemampuan bertanggung jawab dalam Pasal 44 KUHPidana, apakah mutlak kewenangan hakim ? KUHP

Terlindungi: Kemampuan bertanggung jawab dalam Pasal 44 KUHPidana, apakah mutlak kewenangan hakim ?

Mei 9, 2024
Rumusan Pasal – Pasal Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru ( Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023) KUHP

Rumusan Pasal – Pasal Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru ( Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Januari 3, 2024
Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait ” pemufakatan jahat ” dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 15 UU Tipikor MK

Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait ” pemufakatan jahat ” dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 15 UU Tipikor

Januari 1, 2024
Batas Waktu Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan MA2

Batas Waktu Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan

Desember 29, 2023