Oktober 3, 2024

pidana pokok

Ketentuan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik yang dipilih (elected officials) hukum pidana

Ketentuan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik yang dipilih (elected officials)

jaksaindonesia Desember 9, 2023
SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Ketentuan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik...
Read More Read more about Ketentuan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik yang dipilih (elected officials)

You may have missed

Terlindungi: Kemampuan bertanggung jawab dalam Pasal 44 KUHPidana, apakah mutlak kewenangan hakim ? KUHP

Terlindungi: Kemampuan bertanggung jawab dalam Pasal 44 KUHPidana, apakah mutlak kewenangan hakim ?

Mei 9, 2024
Rumusan Pasal – Pasal Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru ( Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023) KUHP

Rumusan Pasal – Pasal Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru ( Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Januari 3, 2024
Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait ” pemufakatan jahat ” dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 15 UU Tipikor MK

Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait ” pemufakatan jahat ” dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 15 UU Tipikor

Januari 1, 2024
Batas Waktu Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan MA2

Batas Waktu Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan

Desember 29, 2023